I Gede Sudi Adriyana

Memahami metode pemeriksaan untuk membantu merencanakan evaluasi program : berbagi pengalaman yang diterapkan GAO atas program jaminan kesehatan nasional

16 Maret 2022
BPK mempunyai mandat melaksanakan pemeriksaan kinerja untuk menguji apakah unit kerja pemerintah telah melaksanakan program secara ekonomis, efisien dan efektif. Namun demikian, metode pemeriksaan atas program pemerintah yang dirancang pada tahap perencanaan oleh tim pemeriksa belum sepenuhnya menekankan pada salah satu atau kombinasi dari empat jenis evaluasi yang ada, seperti evaluasi proses atau implementasi, evaluasi hasil, evaluasi dampak, serta analisis atas efektivitas beban dan beban-manfaat. Pada dasarnya, evaluasi tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan ukuran kinerja program, beserta informasi lainnya untuk mengetahui manfaat dari suatu program atau bagaimana meningkatkannya. Topik yang dipilih adalah Program JKN dengan perencanaan evaluasi menggunakan pengalaman GAO, yang sudah dipraktikkan secara empiris dan diobservasi oleh penulis saat mengikuti program fellowship. Penulis membahas tentang evaluasi terkait fragmentasi, overlap, dan duplikasi (FOD) serta panduan umum untuk menjawab pertanyaan pemeriksaan yang berasal dari evaluasi tahapan Program JKN, analisis jenis pertanyaan pemeriksaan, serta tantangan dalam merancang evaluasi. Pada akhirnya, BPK dapat lebih meningkatkan metode dan desain rencana pemeriksaan kinerjanya terkait evaluasi program dengan mempertimbangkan variabel-variabel dimaksud yang telah menjadi penerapan terbaik.
2017_ART_PP_JURN06.pdf

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit : Pengenalan, Identifikasi dan Permasalahannya

07 April 2014
Tulisan ini bertujuan untuk memberi wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan limbah pada rumah sakit milik pemerintah secara umum serta identifikasi permasalahan yang melingkupinya. Pemeriksaan pengelolaan rumah sakit unum daerah (RSUD) dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah RSUD tersebut telah melakukan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2010_ART_PP_PEME01_188.pdf

• 1